JAMBI EKSPRES:
Kasus penjualan atau peredaran beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Bungo diduga dilakukan oknum aparat pemerintah setempat, bukan tanggung jawab pihak Bulog.
Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi Damin Hartono Roestam di Jambi, Rabu (27/10) mengatakan, temuan dugaan penjualan raskin ke pasar bukan lagi wewenang Perum Bulog, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
"Bulog memiliki wewenang pendistribusian raskin hingga ke kecamatan sesuai pesanan dan jatah yang ditetapkan. Selanjutnya tanggung jawab pemerintah setempat untuk menyalurkan hingga ke rumah tangga sasaran (RTS)," katanya.
Ia menyebutkan, sesuai jatah, Kabupaten Bungo mendapat alokasi penyaluran raskin 1.536 ton atau penyaluran rata-rata per bulan sekitar 135 ton dengan jumlah RTS sebanyak 9.041 kepala keluarga (KK).
Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi Damin Hartono Roestam di Jambi, Rabu (27/10) mengatakan, temuan dugaan penjualan raskin ke pasar bukan lagi wewenang Perum Bulog, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
"Bulog memiliki wewenang pendistribusian raskin hingga ke kecamatan sesuai pesanan dan jatah yang ditetapkan. Selanjutnya tanggung jawab pemerintah setempat untuk menyalurkan hingga ke rumah tangga sasaran (RTS)," katanya.
Ia menyebutkan, sesuai jatah, Kabupaten Bungo mendapat alokasi penyaluran raskin 1.536 ton atau penyaluran rata-rata per bulan sekitar 135 ton dengan jumlah RTS sebanyak 9.041 kepala keluarga (KK).
POLDA TAHAN MANTAN DIREKTUR PT PJM
JAMBI EKSPRES:
Pihak Polda Jambi berhasil menangkap mantan Direktur PT Prakasa Jamin Makmur (PJM), berinisial Nst di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dia dilaporkan pihak perusahaan, melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan senilai Rp 36 miliar pada saat memimpin perusuahaan tersebut.
"Kini tersangka Nst yang diduga menggelapkan uang milik perusahaan sebesar Rp 36 miliar ditahan di Mapolda Jambi sedang diperiksa guna penyidikan perkaranya," kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, di Jambi Rabu (27/10).
Nst ditangkap anggota Polda Jambi di kediamannya di Jalan Halfetia, Kota Medan pada Selasa (25/10). Dia tak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
Tersangka diamankan anggota Sat II Ditreskrim Polda Jambi atas laporan dari Dirut PT PJM saat ini, Helmatin pada Mei lalu dan setelah diperiksa saksi-saksi dan memanggil yang bersangkutan akhirnya pelaku dijemput paksa oleh anggota.
"Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa pelaku berada di Medan dan kemudian anggota berangkat hingga berhasil mengamankan pelaku di kediamannya," kata Almansyah.
Dalam kasus ini, jelas Almansyah, penyidik sudah menyita barang bukti berupa transfer di bank BCA dan Panin Bank, akta tanah atas nama pelaku, bukti pengeluaran dan penerimaan dan polisi juga masih mengupayakan barang bukti lainnya.
Penggelapan Uang Perusahaan
Pihak Polda Jambi berhasil menangkap mantan Direktur PT Prakasa Jamin Makmur (PJM), berinisial Nst di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dia dilaporkan pihak perusahaan, melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan senilai Rp 36 miliar pada saat memimpin perusuahaan tersebut.
"Kini tersangka Nst yang diduga menggelapkan uang milik perusahaan sebesar Rp 36 miliar ditahan di Mapolda Jambi sedang diperiksa guna penyidikan perkaranya," kata Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, di Jambi Rabu (27/10).
Nst ditangkap anggota Polda Jambi di kediamannya di Jalan Halfetia, Kota Medan pada Selasa (25/10). Dia tak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan.
Tersangka diamankan anggota Sat II Ditreskrim Polda Jambi atas laporan dari Dirut PT PJM saat ini, Helmatin pada Mei lalu dan setelah diperiksa saksi-saksi dan memanggil yang bersangkutan akhirnya pelaku dijemput paksa oleh anggota.
"Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa pelaku berada di Medan dan kemudian anggota berangkat hingga berhasil mengamankan pelaku di kediamannya," kata Almansyah.
Dalam kasus ini, jelas Almansyah, penyidik sudah menyita barang bukti berupa transfer di bank BCA dan Panin Bank, akta tanah atas nama pelaku, bukti pengeluaran dan penerimaan dan polisi juga masih mengupayakan barang bukti lainnya.
PASANGAN SBY BAKAL AJUKAN GUGATAN KE MK
JAMBI EKSPRES:
Saat pleno dan penetapan hasil pemilukada kabupaten Tanjabbar, pasangan Safrial-Yamin tidak hadir, walau telah diundang. Informasi yang dihimpun Tribun, keduanya saat ini tengah berada di Jambi.
Keduanya hanya diwakili tim kampanye, maupun saksi. Usai rakapitulasi suara, saksi dari pasangan nomor urut satu tidak menandatangai berita acara, alasannya menurut ketua tim kampanye SbY, B Simanjuntak mengingat masih banyak masalah yang belum terungkap.
Pihaknya tidak menutup kemungkinan juga akan melayangkan gugatan ke Mahkaham Konsitusi pasca hasil perolehan suara ditetapkan. "Insyah Allah, kami akan layangkan gugatan," katanya singkat.
Anggota KPU Tanjabbar, Apnizal tidak mempersoalkan, jika saksi SbY tidak menandatangi berita acara hasil rakapitulasi suara. Lebih lanjut, Apnizal mengatakan, alasan penolakan penandatangan disebabkan waktu rekapitulasi yang dipercepat serta proses laporan yang disampaikan SbY hingga saat ini belum diproses.
"Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan tanggal 25- 29 Oktober, tapi sesuai aturan, kalau kotak suara sudah sampai di KPUD, tidak masalah rekapitulasi dilakukan tanggal 25 oktober," jelasnya.
Mengenai gugatan yang disampaikan ke MK, pihaknya mengaku siap, apapun hasil keputusan MK, termasuk jika harus menggelar pemilukada ulang. "Bagi yang keberatan, diberi waktu tiga hari untuk menyampaikan gugatan ke MK, kami siap apapun keputusan dari MK,” katanya.
Saat pleno dan penetapan hasil pemilukada kabupaten Tanjabbar, pasangan Safrial-Yamin tidak hadir, walau telah diundang. Informasi yang dihimpun Tribun, keduanya saat ini tengah berada di Jambi.
Keduanya hanya diwakili tim kampanye, maupun saksi. Usai rakapitulasi suara, saksi dari pasangan nomor urut satu tidak menandatangai berita acara, alasannya menurut ketua tim kampanye SbY, B Simanjuntak mengingat masih banyak masalah yang belum terungkap.
Pihaknya tidak menutup kemungkinan juga akan melayangkan gugatan ke Mahkaham Konsitusi pasca hasil perolehan suara ditetapkan. "Insyah Allah, kami akan layangkan gugatan," katanya singkat.
Anggota KPU Tanjabbar, Apnizal tidak mempersoalkan, jika saksi SbY tidak menandatangi berita acara hasil rakapitulasi suara. Lebih lanjut, Apnizal mengatakan, alasan penolakan penandatangan disebabkan waktu rekapitulasi yang dipercepat serta proses laporan yang disampaikan SbY hingga saat ini belum diproses.
"Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan tanggal 25- 29 Oktober, tapi sesuai aturan, kalau kotak suara sudah sampai di KPUD, tidak masalah rekapitulasi dilakukan tanggal 25 oktober," jelasnya.
Mengenai gugatan yang disampaikan ke MK, pihaknya mengaku siap, apapun hasil keputusan MK, termasuk jika harus menggelar pemilukada ulang. "Bagi yang keberatan, diberi waktu tiga hari untuk menyampaikan gugatan ke MK, kami siap apapun keputusan dari MK,” katanya.
KPU TANJABBAR BANTAH ADA PEMAKSAAN PLENO
JAMBI EKSPRES:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Provinsi Jambi, membantah jika rapat pleno penetapan hasil pemilihan kepala daerah terlalu cepat dan terkesan dipaksakan.
"Rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sah pada Pilkada Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ini tidak dipaksakan dan sudah sesuai dengan jadwal tahapan pilkada yang telah ditetapkan sebelumnya," ujar salah satu anggota KPU Tanjabbar, Sri Kasnely, di Kualatungkal, Tanjabbar, Selasa (26/10).
Menurut dia, rapat pleno tersebut juga telah sesuai dan mengacu pada peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Akhir.
Dia merinci jadwal dan tahapan pilkada itu adalah proses pemungutan suara pilkada di Tanjabbar dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010. Lalu tanggal 22-23 Oktober 2010 proses rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Kemudian, tanggal 22-24 Oktober 2010 proses rekapitulasi penghitungan di KPU. Selanjutnya tanggal 24-31 Oktober 2010 penetapan calon terpilih.
Sedangkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 mendatang.
"Jadi di mana istilah terlalu dipaksakan itu. Sementara rapat pleno KPU Tanjabbar digelar tanggal 25 Oktober. Artinya memang sudah sesuai tahapan pilkada yang telah ditentukan," jelasnya.
Sebelumnya, ketua tim pemenangan pasangan Safrial-M. Yamin, Bakhtaruddin menilai rapat pleno KPU terlalu cepat sehingga tidak memberikan ruang bagi tim sukses Safrial-M. Yamin yang berada ditingkat bawah.
"Artinya rapat pleno itu terkesan terlalu dipaksakan sementara waktunya masih panjang sampai tanggal 28 Oktober nanti," ujar Bakhtaruddin.
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara resmi di KPU Tanjabbar, pasangan nomor urut dua yakni Usman Ermulan-Katamso secara resmi ditetapkan KPU sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Tanjabbar terpilih periode 2011-2016.
Pasangan tersebut berhasil memperoleh meraih 76.414 suara atau 54 persen. Perolehan suara itu berhasil mengungguli pasangan nomor urut satu Safrial-M. Yamin yang merupakan pasangan incumbent dengan perolehan suara sebesar 64.487 suara atau 46 persen dari jumlah suara sah yang masuk sebanyak 140.901 suara.
"Rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara sah pada Pilkada Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) ini tidak dipaksakan dan sudah sesuai dengan jadwal tahapan pilkada yang telah ditetapkan sebelumnya," ujar salah satu anggota KPU Tanjabbar, Sri Kasnely, di Kualatungkal, Tanjabbar, Selasa (26/10).
Menurut dia, rapat pleno tersebut juga telah sesuai dan mengacu pada peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Akhir.
Dia merinci jadwal dan tahapan pilkada itu adalah proses pemungutan suara pilkada di Tanjabbar dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2010. Lalu tanggal 22-23 Oktober 2010 proses rekapitulasi di panitia pemilihan kecamatan (PPK).
Kemudian, tanggal 22-24 Oktober 2010 proses rekapitulasi penghitungan di KPU. Selanjutnya tanggal 24-31 Oktober 2010 penetapan calon terpilih.
Sedangkan untuk pelantikan dan pengambilan sumpah janji akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 mendatang.
"Jadi di mana istilah terlalu dipaksakan itu. Sementara rapat pleno KPU Tanjabbar digelar tanggal 25 Oktober. Artinya memang sudah sesuai tahapan pilkada yang telah ditentukan," jelasnya.
Sebelumnya, ketua tim pemenangan pasangan Safrial-M. Yamin, Bakhtaruddin menilai rapat pleno KPU terlalu cepat sehingga tidak memberikan ruang bagi tim sukses Safrial-M. Yamin yang berada ditingkat bawah.
"Artinya rapat pleno itu terkesan terlalu dipaksakan sementara waktunya masih panjang sampai tanggal 28 Oktober nanti," ujar Bakhtaruddin.
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara resmi di KPU Tanjabbar, pasangan nomor urut dua yakni Usman Ermulan-Katamso secara resmi ditetapkan KPU sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Tanjabbar terpilih periode 2011-2016.
Pasangan tersebut berhasil memperoleh meraih 76.414 suara atau 54 persen. Perolehan suara itu berhasil mengungguli pasangan nomor urut satu Safrial-M. Yamin yang merupakan pasangan incumbent dengan perolehan suara sebesar 64.487 suara atau 46 persen dari jumlah suara sah yang masuk sebanyak 140.901 suara.
MAYAT BERSERAKAN
JAMBI EKSPRES:
Gempa berkekuatan 7,2 sekala Richter yang mengguncang Sumatera Barat, Senin (25/10) malam ternyata memorak-porandakan Kepulauan Mentawai. Gempa itu disusul tsunami setinggi enam meter dan menewaskan ratusan warga.
Hingga malam tadi, sedikitnya 112 orang ditemukan tewas, dan 502 lainnya hilang dan lebih dari 600 warga mengungsi. Mereka yang hilang diprediksi menjadi korban gempa dan tsunami. Upaya pengiriman bantuan ke lokasi bencana masih terkendala cuaca buruk di perairan laut Mentawai, namun telah berangkat satu kapal membawa bantuan dan relawan serta tim medis.
Kepala Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Harmensyah mengatakan, kerusakan akibat gempa dan tsunami, berdasarkan data sementara sudah sebanyak 100 unit rumah warga rusak berat dan rusak sedang.
Pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan tim gabungan di titik yang diduga terkena dampak bencana tsunami, dan BPBD Sumbar sudah mengirimkan logistik dan tim SAR dan PMI ke Mentawai.
Harmesyah mengatakan, pengiriman tim dan logistik dihadapkan dengan cuaca buruk sehingga cukup berhati-hati untuk melakukan pelayaran. "Kita berharap tim dan logistik yang sudah dikirimkan Selasa sore sekitar pukul 17.00 WIB bisa sampai ke Mentawai pada Rabu pagi," katanya.
Sebenarnya, Komandan Korem 032/Wirabraja, Kol Inf Mulyono bersama Bupati Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja ingin datang langsung ke kepualauan itu. Namun setelah berada di tengah laut menuju lokasi bencana gempa dan tsunami di Pagai Selatan, terpaksa balik, akibat ombak empat hingga lima meter di perairan pantai barat Sumbar menyerang.
"Danrem dan Bupati Mentawai hendak menuju Pagai Selatan dari Pantai Padang, menggunakan speed boat setelah di tengah laut terpaksa balik karena ombak besar," kata Kapenrem Sumbar, Mayor Inf. Delfi Delijun, di Padang.
Danrem bersama bupati berangkat Selasa jam 09.00 WIB, guna melakukan pendataan dampak gempa berkekuatan 7,2 SR dan tsunami terjadi Senin malam lalu, melanda sejumlah permukiman pendudukan di kawasan pantai Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Ini kunjungan tim pertama seharusnya ke lokasi bencana alam itu," katanya dan menambahkan, hingga kini kondisi ombak masih tinggi.
Guna mencapai lokasi bencana melanda sejumlah permukiman di kawasan pantai Pagai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia itu, butuh waktu berlayar selama 16 jam.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memimpin rapat koordinasi bersama DPRD, TNI, Kepolisian dan unsur Muspida membahas penanganan korban gempa dan tsunami, malam tadi.
Rapat membahas kesiapan tim penanggulangan bencana dan persiapan logistik untuk menangani korban gempa dan tsunami di daerah bencana.
Sebelumnya Gubernur mengatakan akan secepatnya mengirim tim dan bantuan sesuai kebutuhan warga setempat, serta melakukan upaya tanggap darurat. Dan dijadwalkan Wakil Presiden Boediono juga akan meninjau langsung lokasi gempa dan tsunami di Pagai Selatan, Mentawai pada Rabu ini.
Gempa berkekuatan 7,2 sekala Richter yang mengguncang Sumatera Barat, Senin (25/10) malam ternyata memorak-porandakan Kepulauan Mentawai. Gempa itu disusul tsunami setinggi enam meter dan menewaskan ratusan warga.
Hingga malam tadi, sedikitnya 112 orang ditemukan tewas, dan 502 lainnya hilang dan lebih dari 600 warga mengungsi. Mereka yang hilang diprediksi menjadi korban gempa dan tsunami. Upaya pengiriman bantuan ke lokasi bencana masih terkendala cuaca buruk di perairan laut Mentawai, namun telah berangkat satu kapal membawa bantuan dan relawan serta tim medis.
Kepala Badan Panggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat, Harmensyah mengatakan, kerusakan akibat gempa dan tsunami, berdasarkan data sementara sudah sebanyak 100 unit rumah warga rusak berat dan rusak sedang.
Pencarian terhadap korban yang hilang terus dilakukan tim gabungan di titik yang diduga terkena dampak bencana tsunami, dan BPBD Sumbar sudah mengirimkan logistik dan tim SAR dan PMI ke Mentawai.
Harmesyah mengatakan, pengiriman tim dan logistik dihadapkan dengan cuaca buruk sehingga cukup berhati-hati untuk melakukan pelayaran. "Kita berharap tim dan logistik yang sudah dikirimkan Selasa sore sekitar pukul 17.00 WIB bisa sampai ke Mentawai pada Rabu pagi," katanya.
Sebenarnya, Komandan Korem 032/Wirabraja, Kol Inf Mulyono bersama Bupati Kepulauan Mentawai, Edison Saleleubaja ingin datang langsung ke kepualauan itu. Namun setelah berada di tengah laut menuju lokasi bencana gempa dan tsunami di Pagai Selatan, terpaksa balik, akibat ombak empat hingga lima meter di perairan pantai barat Sumbar menyerang.
"Danrem dan Bupati Mentawai hendak menuju Pagai Selatan dari Pantai Padang, menggunakan speed boat setelah di tengah laut terpaksa balik karena ombak besar," kata Kapenrem Sumbar, Mayor Inf. Delfi Delijun, di Padang.
Danrem bersama bupati berangkat Selasa jam 09.00 WIB, guna melakukan pendataan dampak gempa berkekuatan 7,2 SR dan tsunami terjadi Senin malam lalu, melanda sejumlah permukiman pendudukan di kawasan pantai Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Ini kunjungan tim pertama seharusnya ke lokasi bencana alam itu," katanya dan menambahkan, hingga kini kondisi ombak masih tinggi.
Guna mencapai lokasi bencana melanda sejumlah permukiman di kawasan pantai Pagai Selatan berhadapan dengan Samudera Hindia itu, butuh waktu berlayar selama 16 jam.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memimpin rapat koordinasi bersama DPRD, TNI, Kepolisian dan unsur Muspida membahas penanganan korban gempa dan tsunami, malam tadi.
Rapat membahas kesiapan tim penanggulangan bencana dan persiapan logistik untuk menangani korban gempa dan tsunami di daerah bencana.
Sebelumnya Gubernur mengatakan akan secepatnya mengirim tim dan bantuan sesuai kebutuhan warga setempat, serta melakukan upaya tanggap darurat. Dan dijadwalkan Wakil Presiden Boediono juga akan meninjau langsung lokasi gempa dan tsunami di Pagai Selatan, Mentawai pada Rabu ini.
PERSOALAN JALAN YANG RUSAK SEHARUS NYA MOBIL BATUBARA DI ANGKUT LEWAT SUNGAI
JAMBI EKSPRES:
Warga jalan tersebut sengaja memblokir jalan karena truk-truk itu dianggap merusak jalan mereka. Benar saja, kondisi jalan memang rusak parah. Selain berlubang cukup dalam, juga bergelombang. Sangat berbahaya jika tak hati-hati kala melintas.
Untuk mengatasi kerusakan jalan, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus kembali menyampaikan gagasan bahwa angkutan batu bara harus lewat sungai sehingga kerusakan jalan bisa dicegah. Maraknya pertambangan di sejumlah kabupaten turut memicu kerusakan jalan.
Bisa saja angkutan batu bara melewati sungai dari pertambangan hingga Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak. Sungai Batanghari yang menjadi jalur utama memiliki panjang sekitar 1.740 kilometer dengan lebar hingga 1.200 meter dan kedalaman lebih dari 12 meter.
Sementara sedimentasi di pinggir sungai akan dikeruk. Diharapkan dengan pengerukan tersebut kapal bermuatan maksimal 3.000 dwt bisa lewat. Atau kalau lebih ke hilir bisa dilalui kapal 5.000 dwt.
Untuk pengangkutan batu bara melalui sungai, ternyata Pemerintah Provinsi Jambi sudah menandatangani kerjasama dengan PT Synco Global India. Namun menurut Kabid Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Donny Iskandar, proyek itu baru pada tahap studi kelayakaan selama enam bulan.
Tim dari Belanda, segera melakukan studi kelayakan tersebut. Kemudian baru setelah hasilnya diketahui, dapat digambarkan mengenai posisi letak, biaya sampai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
Proyek nilainya sangat besar, bukan hanya miliaran melainkan triliunan. "Untuk mengeruk saja bisa dalam angka T (triliun)," jelasnya. Oleh karena itu dirinya belum mau memprediksi kapan dimulainya proyek besar ini.
Dengan molornya waktu revitalisasi maka berbanding linier dengan laju kerusakan jalan. Sebuah pendapat dilontarkan Donny, semakin mundur waktu revitalisasi Sungai Batanghari untuk jalur transportasi, maka semakin cepat pula laju kerusakan jalan raya Provinsi Jambi. Kendaraan muatan atau truk bertonase melebihi batas ketentuan akan lebih sering melewati jalan raya.
Namun jika revitalisasi sungai selesai dilakukan, pengangkutan batu bara dan CPO tidak lagi untuk menuju pelabuhan tidak lagi menggunakan truk besar. Jalur darat dipotong sehingga tidak melewati jalan raya lagi melainkan menggunakan jalur sungai. Di Muaro Tembesi direncanakan di bangun pelabuhan khusus untuk stockpile batu bara atau CPO.
"Tongkang-tongkang akan digunakan mengirim sampai ke Sabak," ujarnya.
Pengiriman menggunakan jalur sungai dikatakan Donny tidak mungkin, maka dari itu penggunaan jalur sungai ini hanya sebagai alternatif saja. "Targetnya hanya untuk operasional angkutan saja," jelasnya.
Pengangkutan batu bara dan CPO menggunakan truk bertonase 50 ton dimungkinkan diganti menjadi kendaraan lebih kecil. Penggantian menjadi truk tonase kecil tersebut berdampak mengurangi resiko kerusakan jalan.
"Dimungkinkan nanti ada aturan penggunaan truk kecil, tapi nanti kalau transportasi lewat Sungai Batanghari telah selesai," ujar Donny Iskandar.
Boleh Jalan
Setelah dua malam menutup jalan, akhirnya ratusan truk batu bara dan CPO diperbolehkan jalan. Ini setelah warga yang memblokir jalan mencapai kesepakatan dengan sejumlah pihak yang terkait angkutan jalan.
Warga Paal Merah Lama, Jambi Selatan berakhir setelah Kapolresta Jambi Syamsudin Lubis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ahmad Junaedi, Kepala Dinas Perhubungan, Bernard Panjaitan, Daniel Chandra dari Asosiasi Pengusaha Batubara dan Mineral Jambi bertemu dengan warga, Selasa (26/10).
Masyarakat nekat memblokir karena janji pemerintah segera memperbaiki Jalan Lingkar Selatan hingga sekarang belum terealisasi.
"Kami kesal setiap hari kami makan debu akibat truk-truk tonase besar itu lewat dan merusak jalan," kata Muhammad Diyah, perwakilan warga.
Menurut Ahmad Junaedi perbaikan Jalingsel hingga saat ini belum terealisasi karena masih menunggu dicairkan oleh Bank Dunia. "Kita sudah ajukan dana perawatan dan perbaikan darurat selama menunggu cairnya bantuan bank dunia," kata Ahmad Junaedi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi.
Sedangkan Daniel Chandra berjanji akan membantu pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. "Kami berkomitmen akan membantu memperbaiki jalan sampai dana perbaikan jalan dari pusat turun," ujar Daniel.
Rabu, 27 Oktober 2010 | 15:11 WIB
Ratusan truk pengangkut batu bara dan truk tangki memenuhi Jalan Lingkar Selatan (Paal Merah Ring Road), Selasa (26/10) pagi hingga petang. Truk-truk itu berjajar dua baris memadati jalan sehingga jalur itu lumpuh total.Warga jalan tersebut sengaja memblokir jalan karena truk-truk itu dianggap merusak jalan mereka. Benar saja, kondisi jalan memang rusak parah. Selain berlubang cukup dalam, juga bergelombang. Sangat berbahaya jika tak hati-hati kala melintas.
Untuk mengatasi kerusakan jalan, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus kembali menyampaikan gagasan bahwa angkutan batu bara harus lewat sungai sehingga kerusakan jalan bisa dicegah. Maraknya pertambangan di sejumlah kabupaten turut memicu kerusakan jalan.
Bisa saja angkutan batu bara melewati sungai dari pertambangan hingga Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak. Sungai Batanghari yang menjadi jalur utama memiliki panjang sekitar 1.740 kilometer dengan lebar hingga 1.200 meter dan kedalaman lebih dari 12 meter.
Sementara sedimentasi di pinggir sungai akan dikeruk. Diharapkan dengan pengerukan tersebut kapal bermuatan maksimal 3.000 dwt bisa lewat. Atau kalau lebih ke hilir bisa dilalui kapal 5.000 dwt.
Untuk pengangkutan batu bara melalui sungai, ternyata Pemerintah Provinsi Jambi sudah menandatangani kerjasama dengan PT Synco Global India. Namun menurut Kabid Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Donny Iskandar, proyek itu baru pada tahap studi kelayakaan selama enam bulan.
Tim dari Belanda, segera melakukan studi kelayakan tersebut. Kemudian baru setelah hasilnya diketahui, dapat digambarkan mengenai posisi letak, biaya sampai dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.
Proyek nilainya sangat besar, bukan hanya miliaran melainkan triliunan. "Untuk mengeruk saja bisa dalam angka T (triliun)," jelasnya. Oleh karena itu dirinya belum mau memprediksi kapan dimulainya proyek besar ini.
Dengan molornya waktu revitalisasi maka berbanding linier dengan laju kerusakan jalan. Sebuah pendapat dilontarkan Donny, semakin mundur waktu revitalisasi Sungai Batanghari untuk jalur transportasi, maka semakin cepat pula laju kerusakan jalan raya Provinsi Jambi. Kendaraan muatan atau truk bertonase melebihi batas ketentuan akan lebih sering melewati jalan raya.
Namun jika revitalisasi sungai selesai dilakukan, pengangkutan batu bara dan CPO tidak lagi untuk menuju pelabuhan tidak lagi menggunakan truk besar. Jalur darat dipotong sehingga tidak melewati jalan raya lagi melainkan menggunakan jalur sungai. Di Muaro Tembesi direncanakan di bangun pelabuhan khusus untuk stockpile batu bara atau CPO.
"Tongkang-tongkang akan digunakan mengirim sampai ke Sabak," ujarnya.
Pengiriman menggunakan jalur sungai dikatakan Donny tidak mungkin, maka dari itu penggunaan jalur sungai ini hanya sebagai alternatif saja. "Targetnya hanya untuk operasional angkutan saja," jelasnya.
Pengangkutan batu bara dan CPO menggunakan truk bertonase 50 ton dimungkinkan diganti menjadi kendaraan lebih kecil. Penggantian menjadi truk tonase kecil tersebut berdampak mengurangi resiko kerusakan jalan.
"Dimungkinkan nanti ada aturan penggunaan truk kecil, tapi nanti kalau transportasi lewat Sungai Batanghari telah selesai," ujar Donny Iskandar.
Boleh Jalan
Setelah dua malam menutup jalan, akhirnya ratusan truk batu bara dan CPO diperbolehkan jalan. Ini setelah warga yang memblokir jalan mencapai kesepakatan dengan sejumlah pihak yang terkait angkutan jalan.
Warga Paal Merah Lama, Jambi Selatan berakhir setelah Kapolresta Jambi Syamsudin Lubis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ahmad Junaedi, Kepala Dinas Perhubungan, Bernard Panjaitan, Daniel Chandra dari Asosiasi Pengusaha Batubara dan Mineral Jambi bertemu dengan warga, Selasa (26/10).
Masyarakat nekat memblokir karena janji pemerintah segera memperbaiki Jalan Lingkar Selatan hingga sekarang belum terealisasi.
"Kami kesal setiap hari kami makan debu akibat truk-truk tonase besar itu lewat dan merusak jalan," kata Muhammad Diyah, perwakilan warga.
Menurut Ahmad Junaedi perbaikan Jalingsel hingga saat ini belum terealisasi karena masih menunggu dicairkan oleh Bank Dunia. "Kita sudah ajukan dana perawatan dan perbaikan darurat selama menunggu cairnya bantuan bank dunia," kata Ahmad Junaedi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi.
Sedangkan Daniel Chandra berjanji akan membantu pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. "Kami berkomitmen akan membantu memperbaiki jalan sampai dana perbaikan jalan dari pusat turun," ujar Daniel.
JENAZAH MIRIP MBAH MARIJAN DI TEMUKAN
JAMBI EKSPRES:
Jenazah Mirip Mbah Maridjan Ditemukan BersujudSleman:Juru Kunci Gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Maridjan dikabarkan ikut menjadi korban meninggal dunia akibat semburan awan panas letusan Gunung Merapi, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (26/10) sore. Jenazah mirip Mbah Maridjan ditemukan dalam posisi sujud.
Seorang anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Slamet, mengatakan, saat dilakukan penyisiran pada Rabu (27/10) pagi ditemukan sesosok mayat dalam posisi sujud di dalam kamar mandi rumah Mbah Maridjan.
"Kemungkinan mayat yang ditemukan tersebut adalah Mbah Maridjan, namun ini belum pasti karena wajah dan seluruh tubuhnya sudah rusak dan sulit dikenali lagi," ujarnya.
Menurut dia, mayat tersebut ditemukan di dalam kamar mandi rumah dalam posisi sujud dan tertimpa reruntuhan tembok dan pohon."Biasanya di dalam rumah Mbah Maridjan tersebut hanya ditinggali oleh Mbah Maridjan sendiri," katanya.
Ia mengatakan, kondisi di dusun sekitar tempat tinggal Mbah Maridjan mengalami kerusakan yang sangat parah, hampir semua rumah dan pepohonan roboh.
"Kerusakan ini akibat terjangan awan panas dan bukan karena material lava," jelasnya.
Kepala Humas dan Hukum RS Dr Sardjito Yogyakarta Heru Trisna Nugraha mengatakan saat ini jenazah Mbah Maridjan masih berada di Bagian Kedokteran Forensik RS Dr Sardjito, Yogyakarta.
"Jenazah tersebut dibawa oleh anggota Tim SAR dan masuk ke RS Dr Sardjito sekitar pukul 06.15 WIB, informasi yang kami peroleh dari petugas SAR yang mengantar saat ditemukan Mbah Maridjan dalam kondisi memakai baju batik dan kain sarung.
Jenazah Mirip Mbah Maridjan Ditemukan BersujudSleman:Juru Kunci Gunung Merapi Ki Surakso Hargo atau Mbah Maridjan dikabarkan ikut menjadi korban meninggal dunia akibat semburan awan panas letusan Gunung Merapi, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (26/10) sore. Jenazah mirip Mbah Maridjan ditemukan dalam posisi sujud.
Seorang anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Slamet, mengatakan, saat dilakukan penyisiran pada Rabu (27/10) pagi ditemukan sesosok mayat dalam posisi sujud di dalam kamar mandi rumah Mbah Maridjan.
"Kemungkinan mayat yang ditemukan tersebut adalah Mbah Maridjan, namun ini belum pasti karena wajah dan seluruh tubuhnya sudah rusak dan sulit dikenali lagi," ujarnya.
Menurut dia, mayat tersebut ditemukan di dalam kamar mandi rumah dalam posisi sujud dan tertimpa reruntuhan tembok dan pohon."Biasanya di dalam rumah Mbah Maridjan tersebut hanya ditinggali oleh Mbah Maridjan sendiri," katanya.
Ia mengatakan, kondisi di dusun sekitar tempat tinggal Mbah Maridjan mengalami kerusakan yang sangat parah, hampir semua rumah dan pepohonan roboh.
"Kerusakan ini akibat terjangan awan panas dan bukan karena material lava," jelasnya.
Kepala Humas dan Hukum RS Dr Sardjito Yogyakarta Heru Trisna Nugraha mengatakan saat ini jenazah Mbah Maridjan masih berada di Bagian Kedokteran Forensik RS Dr Sardjito, Yogyakarta.
"Jenazah tersebut dibawa oleh anggota Tim SAR dan masuk ke RS Dr Sardjito sekitar pukul 06.15 WIB, informasi yang kami peroleh dari petugas SAR yang mengantar saat ditemukan Mbah Maridjan dalam kondisi memakai baju batik dan kain sarung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar